Pemerintah Konsentrasi Naikkan Pembangunan SDM pada 2020

Makin pesatnya tehnologi info pada masa industri 4.0 menggerakkan pemerintah makin konsentrasi untuk tingkatkan kualitas sdm SDM. Sesudah jadikan pembangunan infrastruktur untuk sasaran penting pembangunan, sekarang Presiden Joko Widodo ingin menggerakkan pembangunan SDM. Ini akan dituangkan dalam gagasan kerja pemerintah (RKP) di 2020 akan datang.

“Untuk jaga kelangsungan pembangunan nasional karena itu di tahun 2020 prioritas pembangunan SDM harus tetap terus diprioritaskan menyambung prioritas SDM yang diawali di 2019 ini,” papar Jokowi

Dalam sidang kabinet di Kantor Presiden hari Rabu (6/3), Jokowi memberi pesan pada semua piranti pemerintah supaya pada “tahun politik” ini masih jaga performa pemerintahan serta service pada warga.

Menurut dia, pengaturan anggapan makro dalam Perancangan Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara (RAPBN) semestinya tidak terusik di waktu pemilihan presiden serta pileg ini hingga sasaran performa pembangunan masih bisa terwujud, serta warga tetap merasai hasilnya.

Jokowi memperingatkan pada semua menteri untuk dapat memperhitungkan efek global pada perekonomian tanah air. Diantaranya efek perang dagang di antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kolaborasi di antara pemerintah dengan faksi swasta Bimtek Keuangan , kata Jokowi, harus dapat dinaikkan lagi supaya arus investasi masih konstan.

“Saya ingin peringatkan, tahun ini atau tahun kedepan harus dapat kita mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak, yang beralih dengan benar-benar dinamis. baik berkaitan normalisasi kebijaksanaan moneter di Amerika, fluktuasi harga komoditas, perang dagang serta perlindunganonisme. moderasi perkembangan di tiongkok atau keamanan serta geopolitik dunia. Kita harus juga terus jaga momen performa perekonomian kita yang tumbuh positif. saya tetap mengutamakan APBN jelas mempunyai kekurangan karena itu harus dibuat pengembangan kolaborasi yang menyertakan dunia swasta lewat kenaikan investasi serta export,” tuturnya.

Dalam peluang yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani sampaikan untuk meningkatkan budget pendidikan untuk memberikan dukungan gagasan kenaikan kualitas SDM. Tetapi dia belum menguraikan berapakah besar kenaikan jumlah budget pendidikan itu sebab masih juga dalam step bahasan. Awalnya pemerintah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan.

Kecuali masalah budget, sidang kabinet itu mengulas beberapa rintangan apa yang akan ditemui oleh pemerintah dalam rencana pendayagunaan kualitas SDM Indonesia ini, serta apa jalan keluar yang perlu dibikin. Menurut dia, pemerintah semakin lebih pertajam pendidikan vokasi dan memperlebar jaringan sosial program itu.

“Sejauh ini budget pendidikan telah dimandatkan UU sebesar 20 %, cuma formasi belanjanya apa di kementerian, di instansi atau di wilayah, itu yang akan kami memperuncing atau ada penekanan spesifik sama seperti yang dikatakan sesuai keperluan untuk junjung produktivitas serta kemampuan. Karena itu tentang permasalahan vokasi siapa yang lakukan serta bentuknya semacam apa, itu yang semakin ditegaskan, bukan pada banyaknya. Jika dari jumlah, dengan APBN yang bertambah, pasti budget pendidikan akan bertambah sebab 20 % dari keseluruhan budget akan bertambah ,” tutur Ani.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sampaikan masalah masih ada ketimpangan di antara kekuatan SDM di golongan masyarakat. Pelatihan Tenaga Kerja Masih rendahnya tingkat pendidikan sejumlah besar SDM di Indonesia jadikan mereka kesusahan untuk bersaing, ditambah dengan SDM dari negara lain. Oleh karenanya dia merencanakan menggerakkan pendidikan vokasi dengan mengeluarkan “kartu pra kerja,” walau tidak menguraikan selanjutnya mengenai hal tersebut.

“Permasalahan penting kita pada kemampuan, bukan lapangan kerja. Jika lapangan kerja, dalam empat tahun telah terbentuk 10.540.000an lapangan kerja. Ini bermakna sasaran Pak Jokowi membuat 10 juta lapangan kerja semasa lima tahun, telah terwujud dalam empat tahun ini. Tapi ada kemampuan gap, masih ada ketimpangan. Ini yang menjadi permasalahan serta harus dituntaskan. Angkatan kerja kita 131 juta jiwa, alumnus SD SMP 58%. Nah ini lah kenapa jawabannya SKILL, hingga Pak Jokowi tahu permasalahan serta keluarkan Kartu Pra Kerja untuk salah satunya rumor,” tandas Hanif. (gi/em)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *